Written by Indro Suprobo*
Berita menarik yang pantas dicermati dari negeri Venezuela akhir-akhir ini adalah tidak diperpanjangnya ijin siaran Radio Caracas Television (RCTV) yang menuai gelombang protes. Yang lebih menarik lagi dari berita itu adalah bagaimana banyak media memberitakannya. Tidak diperpanjangnya ijin siaran RCTV diberitakan dengan judul-judul yang menarik pikiran, antara lain “Stasiun Televisi Oposisi Ditutup”, “Berakhirnya Pluralisme Media” dan sebagainya. Judul-judul dan isi pemberitaan yang beredar itu telah menciptakan suatu imaji tertentu tentang kebijakan pemerintahan Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chaves. Beberapa imaji yang muncul berkaitan dengan berita ini antara lain adalah terjadinya pelanggaran hak asasi oleh pemerintah Venezuela, kebijakan Chaves adalah anti demokrasi, dan terjadinya pemberangusan kebebasan bersuara. Pertanyaan yang bisa diajukan di sini adalah apa yang sebenarnya terjadi?
Kebijakan Politik Radikal
Naiknya kepemimpinan Hugo Chaves di Venezuela didukung oleh 63% suara dalam pemilu. Kepemimpinan baru ini telah diikuti oleh lahirnya Konstitusi Bolivarian pada tahun 1999 yang menjadi dasar utama bagi seluruh kebijakan pemerintahan dalam banyak bidang. Pembaharuan-pembaharuan yang dijalankan di atas dasar konstitusi ini oleh karenanya lebih akrab disebut sebagai perubahan revolusioner bolivarian. Perubahan revolusioner bolivarian ini ditandai oleh visi kerakyatan yang diamanatkan oleh konstitusi 1999 yakni tegaknya kedaulatan politik dan ekonomi rakyat Venezuela yang anti imperialisme, demokrasi partisipatif yang membuka ruang luas bagi keterlibatan politis akar rumput, swadaya ekonomi, distribusi yang adil dari pendapatan pertambangan minyak Venezuela dan penghapusan tindakan korupsi.
Visi kerakyatan itu oleh pemerintahan Chaves diwujudkan dalam beragam program kesejahteraan sosial yang meliputi pengadaan transportasi gratis untuk rakyat yang sangat membutuhkan namun tak mampu membayar, penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan gratis, perlindungan hak-hak komunitas lokal yang selama ini terpinggirkan oleh kebudayaan dominan, pelayanan perumahan gratis bagi mereka yang miskin, upaya pengadaan kedaulatan pangan yang murah, berkualitas, organik dan bersifat lokal untuk membuka akses nutrisi bagi masyarakat yang tak mampu dan seabrek program lain yang memprioritaskan mayoritas rakyat miskin Venezuela yang selama ini selalu berada di pinggiran kebijakan. Sangat jelas di sini bagaimana kedaulatan dan kesejahteraan rakyat menjadi visi dasar seluruh kebijakan. Tentu saja kebijakan semacam ini sangat menggoncang kemapanan segelintir orang yang telah menuai banyak keuntungan sebelumnya.
Kebijakan tentang Media
Tak dapat disangkal bahwa kebijakan pemerintahan Chaves tentang media selalu harus mendasarkan diri pada Konstitusi Bolivarian tahun 1999. Konstitusi ini mendorong persyaratan yang sangat tegas berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga media, terutama oleh lembaga-lembaga swasta. Undang-undang tentang Pertanggungjawaban Media yang berlaku di Venezuela, biasa disebut Ley Resorte, sangat tegas dalam menuntut tanggung jawab sosial dari para penyelenggara media radio dan televisi, dan berorientasi kepada komitmen yang sangat kuat terhadap dua hal mendasar yakni “hak-hak anak” dan “meningkatnya jumlah program siaran yang diproduksi sendiri secara nasional maupun lokal”. Kebijakan dalam hal media ini sangat jelas terkait dengan apa yang disebut sebagai kedaulatan rakyat dalam pelayanan dan produksi media siaran.
Dalam konteks kebijakan inilah ijin siaran RCTV tidak diperpanjang oleh pemerintah. RCTV merupakan stasiun televisi milik swasta yang pada bulan April 2002 terlibat aktif dalam kampanye kudeta terhadap pemerintahan Chaves dan turut memblokir siaran Venezolana de Television, siaran televisi milik pemerintah yang merepresentasikan mayoritas penduduk miskin di Venezuela dengan program siaran unggulan berupa tanya jawab langsung dengan presiden tentang semua persoalan yang dihadapi secara real oleh masyarakat. Alasan yang diajukan oleh pihak pemerintah berkaitan dengan tidak diperpanjangnya ijin siaran RCTV ini adalah untuk mendemokratisasikan gelombang siaran, agar gelombang siaran itu menjadi milik lebih banyak orang yang merepresentasikan kepentingan mayoritas warga Venezuela daripada hanya menjadi milik segelintir juragan media yang melakukan oligopoly dengan dukungan internasional.
Lebih jauh, pemerintah memberikan penjelasan bahwa Channel 2 yang selama ini menjadi milik RCTV tidak ditutup, siaran di gelombang ini tetap akan diteruskan. Hanya ijin siaran yang dimiliki oleh sebuah perusahaan swasta inilah yang tidak diperpanjang, dan sebagai gantinya, ijin siaran itu akan diberikan kepada swasta lain yang lebih dapat mengemban visi konstitusi, atau kepada perusahaan gabungan swasta dan publik, atau kepada perkumpulan kaum pekerja itu sendiri. Pemerintah justru memberikan prioritas dan mendorong para pekerja RCTV untuk mengorganisir diri dalam suatu perkumpulan dan mendapatkan ijin untuk mengelola siaran secara mandiri. Persyaratan dasarnya, program-program siaran yang akan dijalankan mengacu secara tegas kepada komitmen mendasar terhadap dua hal yaitu “perlindungan terhadap hak-hak anak” (program siaran yang edukatif) dan “mendorong peningkatan produksi program siaran mandiri baik lokal maupun nasional”, bukan produk impor yang menyedot biaya mahal, menguntungkan segelintir orang, dan tidak memberi kontribusi ekonomis bagi rakyat Venezuela.
Kebebasan Bersuara
Langkah demokratisasi media yang dijalankan dalam tindakan tidak memperpanjang ijin siaran ini diarahkan untuk membuka ruang lebih luas bagi sebagian besar rakyat yang mengorganisir diri dalam banyak perkumpulan untuk mengekspresikan kepentingannya melalui media siaran. Salah satu hal penting yang dibangun oleh pemerintahan baru dalam kepemimpinan Hugo Chaves adalah dibukanya ruang-ruang pendidikan populer hak-hak rakyat berdasarkan Konstitusi Bolivarian agar mereka lebih mandiri dalam partisipasi aktif berpolitik, dalam memperjuangkan hak-haknya berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang abai terhadap kepentingan mereka, dalam mengajukan alterhatif-alternatif solutif real dan kontekstual berkaitan dengan problem sosial di wilayah masing-masing. Kekuatan politik rakyat semacam inilah yang pada saat terjadi kudeta di bulan April 2002, menjadi kekuatan populis utama yang mampu mengembalikan kepemimpinan dan pemerintahan Chaves. Mayoritas kaum miskin Venezuela yang selama ini tak pernah mendapatkan bagian dari kue keuntungan kekayaan negara ini menjadi subjek pertama yang dipertimbangkan oleh kebijakan sosialisme demokratis Venezuela. Merekalah harta utama bagi gerakan-gerakan pembaharuan populis negeri Venezuela. Apabila gelombang siaran yang selama ini dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik saham perusahaan swasta itu ditawarkan kepada 63% rakyat pendukung Chaves yang senyatanya berasal dari beragam latar belakang, bukankah itu berarti membuka keran bagi mereka yang selama ini tak pernah mendapatkan saluran untuk bersuara, mengemukakan cara berpikir sesuai dengan konteksnya, memandang permasalahan sosial real yang dihadapi dari kacamata mereka sendiri, dan tidak didekte oleh sekelompok kecil juragan media pemegang hak gelombang siaran?
Dengan demikian, tidak diperpanjangnya ijin siaran RCTV barangkali dapat dibaca sebagai demokratisasi media, dibukanya lebih banyak kemungkinan bagi mereka yang selama ini kalah untuk bersuara, dan lebih dari itu, kedaulatan rakyat dalam pengelolaan media yang berkomitmen kepada siaran edukatif demi perlindungan hak-hak anak dan peningkatan jumlah program siaran yang mampu diproduksi sendiri secara lokal maupun nasional, mendapatkan lebih banyak jaminan. Bagi mayoritas rakyat miskin Venezuela, barangkali kebijakan ini dipahami sebagai sebuah kebijakan populis. Seandainya kita bertanya kepada Chaves sendiri tentang kebijakan ini, barangkali ia akan menjawab dengan mengutip sebuah ungkapan lama,”Di mana hartamu berada, di situlah hatimu”.***
______________________
*Resist Book