Oleh Jesus SA
Pemerintah Venezuela terus bergerak maju memberi pelayanan terhadap rakyatnya. Seperti, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru. Berita yang dihimpun www.Venezuelanalysis.com tanggal 14 Mei 2009 menyatakan, pemerintah Venezuela menetetapkan 30% kenaikan gaji dan menambah tingkat pendapatan bagi sekitar setengah juta guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
Menurut Menteri Pendidikan Hector Navarro, guru-guru sekolah umum Venezuela sekarang memperoleh lebih dari 700% dari apa yang mereka telah peroleh sepuluh tahun yang lalu, ketika Presiden Hugo Chávez pertama kali terpilih.
Dalam pernyataan Navarro yang disiarkan oleh TV pemerintah Venezuela, Venezolana de Television, juga mengatakan, guru yang saat ini dalam kondisi semakin baik, tidak hanya dari masalah gaji tetapi juga dalam hal organisasi.
Tidak hanya itu, pemerintah Venezuela juga memberikan jaminan transportasi, kesehatan bagi guru-guru yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, dan juga memberikan cuti hamil.
Kebijakan radikal di atas merupakan bukti keberhasilan kepemimpinan revolusioner Chavez yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Kebijakan-kebijakan pro rakyat yang tengah mengumandang di Venezuela tidak terjadi, atau sulit terjadi di banyak negara yang masih menyerahkan semua proses kehidupan rakyatnya kepada mekanisme pasar, tanpa intervensi kuat dari negara.
Melihat kemajuan di Venezuela, Indonesia terlihat masih jauh dari capaian itu. Di Indonesia, guru merupakan bagian dari jajaran pegawai yang bergaji kecil, sangat tidak memadai untuk hidup. Departemen Pendidikan Nasional mencatat jumlah total guru berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) mencapai 2,7 juta orang (dari SD – SMU). Mereka bergaji antara Rp 1.040 juta per bulan termasuk tunjangan untuk golongan terendah, I A, dan Rp 3,4 juta per bulan untuk golongan tertinggi, IV E dengan masa kerja 32 tahun. Dengan jumlah tersebut, seorang kepala keluarga misalnya dengan tanggungan 2 anak, akan mustahil bisa memenuhi biaya kebutuhan dasar secara layak (rumah sederhana layak huni, makan, pakaian dan pendidikan sampai perguruan tinggi, dan dana asuransi kesehatan yang memadai).
Memang, misalnya pada jaman pemerintahan Gus Dur, guru mendapat kenaikan gaji yang signifikan. Namun kebijakan tersebut masih belum bisa mendongkrak kesejahteraan guru. Meskipun peristiwa itu pernah menjadi fenomena terbesar dalam sejarah kesejahteraan guru. Nyatanya, tingkat kesejahteraan guru masih tetap memprihatinkan. Kenaikan gaji di atas laju inflasi tahun 2008, yang mencapai 11,2 %, yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan inflasi, ternyata tidak begitu memberi makna apa-apa bagi kesejahteraan guru.
Mengingat jumlah guru PNS cukup besar dalam komposisi PNS, seharusnya bisa mendorong komitmen pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki tingkat kesejahteraan guru. Namun kebijakan pemerintah Indonesia dalam sektor pendidikan sama sekali belum menjawab persoalan yang secara faktual tetap muncul sepanjang sejarah pendidikan Indonesia—besaran gaji guru tetap tak memadai jika dilihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi serta besarnya tanggung jawab pendidikan (menjaga mutu dan prefesionalisme).
Kebijakan Chaves dalam sektor pendidikan memberikan makna bahwa pemerintah Venezuela dengan program-program sosialisnya bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyatnya salah satunya melalui kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Pada saat krisis finansial, konsentrasi negara justru lebih pada pembangunan kapasitas bangsa, bukan pada pembukaan industri berbasis investasi besar yang akan menguntungkan para investor atau pemodal pada skala besar, seperti yang terjadi di Indonesia.
_____________________________________________
Jesus SA adalah aktivis Hands off Venezuela Indonesia