Oleh: Shua Garfield
Direct Action, September 2008—
“Chavez membuat kediktaktoran baru” teriak Wall Street Journal tanggal 6 Agustus. Keesokan harinya dalam sebuah tulisan berjudul “Diktator dari Caracas”, The London Economist mengklaim bahwa presiden Venezuela Hugo Chavez telah “melanggar konstitusi”. Sebuah editorial di Los Angeles Times, 9 Agustus menggambarkan “Kediktaktoran terbaru-nya” Chavez merupakan sebuah “serangan terhadap demokrasi”. Pada 14 Agustus, kolumnis Andres Oppenheimer dalam Miami Herald syndicated beropini bahwa Chavez telah “melanggar aturan-aturan demokrasi yang paling mendasar”.
Pernyataan terang-terangan ini terutama seputar tentang 26 Undang-Undang baru yang di tanda tangan Chavez pada tanggal 31 Juli. Seperti yang telah menjadi ciri khas komentar media korporasi mengenai revolusi Venezuela , kekalutan seputar undang-undang ini hanya kebenaran yang setengah-setengah, penyimpangan dan kebohongan mentah-mentah.
Setelah Chavez terpilih kembali sebagai presiden kembali pada 26 Desember 2006 dengan 64% suara pada pemilu ditandai dengan(sebagai rekor) jumlah terbesar pemilih yang menggunakan hak pilih, Dewan Nasional memberinya kewenangan untuk mengesahkan undang-undang untuk satu periode 18 bulan di 11 kawasan. Di dalamnya termasuk: transformasi kelembagaan negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dan membuka selebar-lebarnya partisipasi rakyat; memberantas korupsi; lebih adil dalam distribusi kekayaan, kesehatan dan pendidikan; modernisasi pada sistem keuangan; meng-upgrade teknologi dan ilmu pengetahuan; keamanan dan pertahanan; dan meningkatkan kontrol negara pada sektor energi. 26 undang-undang baru telah disahkan di hari terakhir yang “memungkinan hukum” terpengaruh. (berubah)
Perubahan itu termasuk memperkuat tekanan pada pendidikan di dalam badan militer, termasuk dalam hukum-hukum HAM nasional dan international, dan membentuk Milisi Nasional Bolivarian untuk menggantikan Cadangan Nasional yang tidak berfungsi. Undang-undang baru terkait dengan keamanan pangan mendukung akses untuk mendapat kredit bagi pelaku produksi kecil dan menengah, menyetujui intervensi negara secara kuat dalam rencana penggunaan tanah dan denda yang detail, menyita harta benda dan hukuman penjara bagi yang terbukti bersalah menjual dengan harga yang terlalu tinggi secara ilegal, spekulasi pangan, penyelundupan makanan, mengacaukan produksi atau menghancurkan atau mencuri cadangan makanan. Ukuran-ukuran ini disusun untuk menghindari terulang kembali kekurangan makanan seperti yang pernah di derita Venezuela pada akhir tahun 2007. Untuk memastikan peningkatan kontrol terhadap rencana pertanian dibarengi dengan melipatgandakan peningkatan demokrasi, hukum-hukum ini menyerukan untuk membentuk majelis-majelis pertanian di daerah-daerah tingkat lokal, nasional dan regional.
Satu dari sekian perundang-undangan yang paling menakutkan bagi para kapitalis Venezuela dan media korporasi adalah izin pengambil alihan, selama masa krisis, atas bisnis-bisnis yang menghasilkan atau menyediakan barang-barang pokok penting. Dengan tujuan untuk menghindar terulang kembali kelangkaan makanan, obat-obatan, sabun mandi dan kebutuhan lain yang melanda banyak rakyat Venezuela sepanjang Desember 2002 – Januari 2003 saat penutupan paksa pabrik-pabrik oleh kaum oposisi pro-kapitalis dalam upaya menggulingkan pemerintah.
Diantara 26 hukum itu juga tentang Nasionalisasi terhadap Bank Venezuela yang ke tiga terbesar. Menurut Chavez, tujuannya untuk “di investasikan dalam pembangunan Sosialis”. Dalam undang-undang yang lainnya mengizinkan presiden untuk mengangkat pejabat-pejabat daerah dengan budget terpisah, demi memastikan berjalannya program-program sosial tanpa hambatan atau korupsi dari pemerintahan pusat dan lokal.
‘Kediktatoran’ dan ‘tidak konstitusional’?
Undang-undang baru yang disahkan sepanjang 18 bulan terakhir mencapai 67. Di dalam yang disahkan tersebut termasuk hukum tentang konversi moneter, kontrol harga dan nasionalisasi perusahaan baja, semen, minyak, perbankan, dan Listrik. Perusahaan Media berupaya untuk menggambarkan keterbatasan kemampuan dalam mengeluarkan keputusan sebagai “kediktatoran”. Namun demikian, penduduk-penduduk kota Venezuela bisa memprakarsai sebuah referendum untuk mencabut hukum-hukum apa pun dengan mengumpulkan Tandatangan hanya 5% dari Suara yang terdaftar.
Beberapa politisi dari pihak oposisi mengklaim bahwa hukum-hukum itu “tidak konstitusional”, klaim yang kemudian diulang-ulang lagi di The Economist, New York Times dan Miami Herald. Tudingan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian dari undang-undang ini adalah usulan-usulan perubahan konstitusi yang telah dikalahkan pada referendum yang digelar pada Desember 2. Namun, setelah kekalahan ini, undang-undangnya ditulis ulang untuk sesuai dengan konstitusi 1999.
Pembentukan kelompok milisi nasional telah ditampilkan sebagai sebuah langkah jahat menuju tirani. Dalam sebuah artikel Wall Street Journal, 6 Agustus, politisi dari pihak oposisi Venezuela Luis Miquilena dikutip saat menyampaikan: “sasaran mereka adalah untuk mengintimidasi tentara dan rakyat… kelompok milisi itu dibawah komando personal [Chavez].” Namun, para milisi tersebut akan dilatih oleh tentara. Mengapa tentara melatih lembaga yang akan mengintimidasi diri mereka sendiri masih belum jelas. Lebih jauh, disamping “latihan, persiapan dan pengorganisiran publik untuk mempertahankan negara” (penting untuk mengurangi peningkatan ancaman dari tentara US), para milisi ini akan membantu proyek-proyek komunitas atas permintaan dari dewan-dewan communal – organ-organ baru dari partisipasi lokal pemerintahan demokratik – sehingga meningkatkan kekuatan massa rakyat.
Membesar-besarkan kekuatan oposisi
Terakhir kali Chavez memperoleh kewenangan untuk mengesahkan undang-undang, pada tahun 2001, dia mengeluarkan 49 hukum yang memasukan reformasi tanah, membalikan rencana untuk menswastakan perusahaan minyak milik negara PDVSA dan menyalurkan penerimaan minyak untuk program sosial dan pembangunan. Hal ini yang membuat marah para pemilik tanah dan pelaku bisnis yang melancarkan kudeta di bulan April 2002 dan dua bulan pemogokan industri minyak di penghujung tahun yang sama. Kedua tindakan ini bertolak belakang. Pergolakan massa rakyat melawan kudeta telah mengembalikan Chavez ke tampuk pemerintahan dan mengakhiri kekuasaan kapitalis dalam mengontrol militer dan pemerintah. Kekalahan dari mogok para boss tahun 2002-2003, lewat mobilisasi pekerja dan tentara untuk menghidupkan kembali industri minyak , sebagai permulaan yang progressif untuk mengikis kontrol kapitalis terhadap ekonomi
Melemahnya pengaruh politik para kapitalis Venezuela sejak 2002 telah menjadikan mereka tidak mampu melakukan perlawanan yang sama terhadap undang-undang baru seperti yang dulu mereka lakukan terhadap undang-undang tahun 2001. Sebuah protes di Caracas tanggal 6 Agustus hanya memobilisasi 1000 orang, sedangkan protes tanggal 9 Agustus hanya 3000 orang . Sekalipun rally ini sangat kecil tidak menghentikan the Los Angeles Times mengklaim: “rakyat Venezuela terus berlanjut memukul balik upaya-upaya Chavez untuk merampas kembali hak-hak konstitusi dan hak sipil mereka – mereka kembali ke jalanan lagi minggu ini”. Media korporasi hanya khusus melaporkan apapun tentang mobilisasi anti-Chavez, tidak perduli sekecil apapun, sementara mereka mengabaikan mobilisasi-mobilisasi pro-revolusi yang sering jauh lebih besar. Termasuk sebuah rally yang sangat kuat ini, sebanyak 300.000 orang di Caracas pada tanggal 1 May, yang merupakan bagian perayakan keputusan untuk menaikan gaji minimum sebesar 30%, yang menjadikan pendapatan gaji minimum rakyat Venezuela tertinggi di seluruh Amerika Latin.
Melarang para calon anggota legislatif
Perusahaan Media juga menyoroti sebuah keputusan pada tanggal 5 Agustus oleh pengadilan Mahkamah Agung Venezuela yang melarang 272 calon anggota legislatif mengikuti kontes pemilu kota-madya dan wilayah yang akan berlangsung bulan November. Pemberitaan berupaya untuk menggambarkan Chavez mencoba mempertahankan kekuasaannya dengan mati-matian. Dalam sebuah rubrik di Oppenheimer, tanggal 24 Agustus, mengklaim bahwa hampir 90% dari para kandidat adalah para pendukung kaum oposisi dan dengan dengan berlebihan mengacu pada Leopoldo Lopez – Walikota dari Chacao, kodya Caracas dan merupakan salah satu kandidat yang di larang – membandingkan hal ini dengan pelarangan terhadap kandidat oposisi di Iran, Belarus dan Zimbabwe. Kedua media CNN.com dan Wall Street Journal dengan kokumnisnya Mary Anastasia O’Grady mengklaim berulang kali bahwa mayoritas kandidat yang dilarang adalah kaum oposisi.
“Daftar Hitam”, sebagaimana dijelaskan oleh the Los Angeles Times, berisikan orang-orang yang terpidana atas, atau baru-baru ini sedang diselidiki untuk kasus, penipuan atau korupsi. Undang-undang yang membolehkan pelarangan pencalonan dalam pemilu bagi mereka yang sedang diselidiki karena korupsi, telah disahkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2001 dan didukung pada saat itu oleh kaum oposisi yang sekarang menyanggahnya. Sebuah berita dilaporkan pada tanggal 12 Agustus oleh Kantor Informasi Venezuela yang mensinyalir bahwa 52% dari mereka yang di larang merupakan bagian dari partai politik yang mendukung pemerintahan.
Kebohongan terang-terangan
Mungkin dengan menyadari tentang penyimpangan-penyimpangan itu saja mungkin tidak cukup, beberapa media telah menggunakan dugaan-dugaan tanpa dasar yang jelas dan jelas-jelas bohong. Sebagai contoh, klaim tanggal 7 Agustus di Economist: “pemerintah sering mewajibkan pegawai pemerintahan untuk menghadiri rally Politik dan secara teratur memecat mereka yang menunjukkan perbedaan politik”, tanpa berpura-pura berusaha untuk menunjukan fakta-fakta tuduhannya
Tuduhan yang paling liar datang dari artikel O’Grady tanggal 11 Agustus di Wall Street Journal, dimana dia menulis tentang “penambahan narapidana politik”, “metode jahat untuk menetralkan musuh”-nya Chavez dan sebuah pemerintahan “mencoba untuk menumpas persaingan dalam politik-nya”. Klaim para “tahanan politik” didukung hanya oleh dua contoh saja. Pertama adalah Ivan Simonovis, yang dulu menjabat sebagai direktur polisi Caracas selama masa kudeta April 2002 dan dia diduga telah mengkoordinasi sebuah serangan polisi terhadap para demonstran kedua belah pihak dari pro- dan anti-pemerintah dimana 19 orang tewas.
“Tahanan politik” lainnya disebutkan O’Grady adalah mantan Pengawas Nasional Letnan Kolonel Humberto Quintero. Quintero mengambil bagian dalam penculikan juru negosiasi Tentara Revolusioner Colombia (FARC) Rodrigo Granda pada 13 Desember 2004, ketika Granda sedang berada di Caracas bernegosiasi untuk melepaskan tawanan dari tangan FARC. Para penculik mengirim Granda ke garis pembatasan Colombia dan mengembalikan dia langsung ke pemerintah otoritas Colombia , berakhir dengan negosiasi yang menunjukkan janji yang mengarah untuk melepaskan tawanan. Menteri pertahanan Colombia Jorge Alberto Uribe, mengakui telah mendanai operasi tersebut.
O’Grady melukiskan sebuah gambaran kuburan krisis ekonomi, membeberkan langkanya ketersediaan pangan dan tingkat inflasi di Venezuela yang relatif tinggi. Dia mengklaim bahwa “investasi sektor-swasta dan lapangan pekerjaan semakin tenggelam”. Kenyataan secara umum sangat berbeda. Pada bulan Juli, kelangkaan pangan telah turun sampai kurang dari setengah dibanding bulan Januari, menurut Tamara Pearson dalam artikel-nya tanggal 20 Agustus di venezuelanalysis.com. Tingkat inflasi saat ini 32.2%, meski lebih tinggi dari tahun 2007, secara significan jauh dibawah dua orang presiden sebelum Chavez: 59.4% dan 49.3%. Undang-undang baru, dengan meningkatkan kontrol produksi, distribusi dan harga pangan, memperbaiki infrastruktur industri, merupakan sejumlah usaha yang serius untuk menghindar dari krisis pangan dan kontrol inflasi.
Capaian Ekonomis
Pusat perhatian kapitalis-sentris O’Grady pada “investasi sektor-swasta dan lapangan kerja” mengabaikan cepatnya perluasan sektor umum, dan oleh karena itu dia menghindar menyebutkan tentang hampir setiap sektor perekonomian Venezuela yang meningkat dengan laju yang mengesankan. Terima kasih untuk capaian-capaian ini, dan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat miskin yang akan diuntungkan dari semua ini, perimbangan penduduk yang berada dalam kondisi sangat miskin menurun tajam dari 48.6% menjadi 37.1% antara selang waktu 2002 dan 2006, menurut Komisi Perekonomian untuk Amerika Latin dan Caribbean. Laporan terbaru dari Institut Nutrisi Nasional Venezuela menemukan bahwa antara tahun 1998 dan 2007, proporsi jumlah anak-anak yang menderita gizi buruk menurun dari 21% menjadi 4%. Dalam hal ini kemungkinan besar karena subsidi makanan dan kesehatan gratis disediakan oleh program sosial pemerintah.
Lebih jauh lagi, total lapangan kerja meningkat sampai 26% antara 1998 dan pertengahan awal tahun 2007, menurut sebuah artikel pada tanggal 9 April oleh Steve Brouwer penulis ekonomi-politik yang di publikasikan pada website Venezuelanotes. Sampai saat ini, Brouwer memperkirakan pemasukan real 80% rakyat paling miskin dari penduduk venuzuela meningkat menjadi 60-100%. Ini bukanlah kali pertama revolusi Venezuela dibawah serangan media korporasi, dan ini tidak menjadi yang terakhir. Sebuah revolusi yang memenangkan kekuasaan politik dan ekonomi dari tangan kapitalis dan menyerahkan ke tangan rakyat pekerja adalah sebuah ancaman yang tak bisa ditolerir oleh mereka yang bertingkah sebagai corong untuk, dan diuntungkan dari, sistem kapitalis. Mereka akan menggunakan kebohongan-kebohongan dan lebih banyak lagi untuk menghancurkan revolusi.
_______________________________________________________________
Diterjemahkan oleh: Risnati Malinda (Anggota PPRM-Jakarta dan JNPM-Jakarta)
www.directaction.org.au