Oleh : Perhimpunan Rakyat Pekerja
Pada tanggal 29 Januari (Waktu Venezuela) dua buruh dibunuh oleh Polisi di Provinsi Anzoategui, Venezuela. Dua buruh yang dibunuh tersebut adalah Pedro Suarez dari pabrik Mitshubishi dan Jose Marcano dari pabrik otomotif Macusa. Mereka dibunuh ketika polisi Anzoategui mencoba menggusur ratusan buruh yang telah menduduki pabrik Mitsubitshi (MMC).
Para buruh MMC telah menduduki pabrik tersebut sejak tanggal 22 Januari karena PHK terhadap 135 pekerja kontrak. Pada pertemuan buruh Mitsubitshi dimana 893 buruh hadir, 863 buruh memilih setuju untuk menduduki pabrik. Mereka juga meminta agar 135 buruh yang di PHK dipekerjakan kembali sebagai buruh tetap. Dan menyatakan bahwa nasionalisasi adalah satu-satunya solusi untuk konflik di pabrik Vivex, Franelas Gotcha, Industria Nacional de Articulos de Ferreteria (INAF) dan Acerven. Keputusan untuk menggusur para buruh itu sendiri dikeluarkan oleh tiga orang hakim yaitu: Henry Gabián Dietrich, Lourdes Villarroel dan Diana Vásquez. Para hakim tersebut mengabaikan fakta bahwa MMC telah melanggar hukum karena melakukan PHK massal.
Yang sangat menyedihkan adalah kejadian ini terjadi dalam masa Revolusi Bolivarian dan bukanlah yang pertama kali. Buruh Fundimeca (pabrik AC) di Valencia, buruh Alpina di Villa de Cura, buruh Sidor (pabrik besi) di Puerto Ordaz atau buruh bahan bakar didepan kantor Venezuelan Fuel Corporation Dairy Story di Anzoategui telah merasakan bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan dipicu oleh hakim-hakim korup.
Namun begitu, kami menyambut baik perkembangan terhadap kejadian tersebut. Termasuk diantaranya adalah penangkapan terhadap enam orang polisi yang diduga terlibat serta didirikannya berbagai Komisi untuk menangani kasus tersebut. Dan juga keputusan Gubernur Anzoategui untuk memberhentikan sementara dua hakim yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dan hakim tersebut juga akan dipanggil oleh Mahkamah Agung. Sementara itu Dewan Nasional Venezuela juga akan menyelidiki kematian para buruh. Presiden Komisi Energi dan Pertambangan serta Presiden Subkomisi HAM telah bertemu dan mendiskusikan kebutuhan membentuk Komisi Tingkat Tinggi mengenai isu tersebut yang dikepalai oleh Wakil Presiden Venezuela, Menteri Pekerjaan, Gubernur Anzoategui dan bos pabrik Mitsubishi. Presiden Chavez sendiri sudah mengatakan bahwa pemerintahan nasional menyesali apa yang terjadi… untuk menghindari kesewenang-wenangan polisi semacam itu dia telah meminta gubernur dan walikota untuk menjalankan proses pembersihan dalam kepolisian.
Bagi kami rakyat Indonesia, kami mempunyai pengalaman langsung dari kepercayaan terhadap satu Negara dapat hidup berdampingan kekuatan pro kelas pekerja dan anti kelas pekerja. Hasil dari kepercayaan tersebut adalah dihancurkannya kekuatan rakyat itu sendiri pada tahun 1965. Sekitar 3 juta orang dibantai, ratusan ribu dipenjarakan tanpa pengadilan, ribuan hidup terasing diluar Indonesia hingga sekarang. PRP dan gerakan buruh progresif lainnya di Indonesia mengikuti berita tentang bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa buruh Mitshubishi di Venezuela. Pengalaman perjuangan kontrol buruh atas pabrik dan produksi saat ini menjadi bahan pembelajaran di antara kekuatan kelas pekerja di Indonesia, dan menjadi wacana alternatif mengatasi krisis kapitalisme global. Kami Perhimpunan Rakyat Pekerja menyerukan:
- Presiden Chavez dan Pemerintahan Republik Bolivarian harus memenuhi tuntutan buruh MMC.
- Presiden Chavez dan Pemerintahan Republik Bolivarian harus mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Tidak hanya para pelaku dilapangan namun juga oknum-oknum yang memberikan perintah tersebut
- Presiden Chavez dan Pemerintahan Republik Bolivarian Venezuela harus segera menyingkirkan kelompok-kelompok kontra revolusi yang ada didalam apparatus Negara Venezuela
Kemenangan akan dicapai oleh Rakyat Venezuela dalam bentuk persatuan dan keteguhan untuk bergerak dalam jalan Revolusi Sosialis Bolivarian. Dan kedepannya menuju persatuan rakyat pekerja seluruh dunia untuk menghancurkan kapitalisme yang sedang sekarat.
Jakarta, 13 Februari 2009
Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja
Ketua Nasional
(Anwar Ma’ruf)
Sekretaris Jenderal
(Rendro Prayogo)