Month: May 2008

Oleh Berta Joubert-Ceci

Mei 15, 2008 10:36 PM

http://www.workers. org/2008/ world/hunger_ crisis_0522/

Dengan tema “Kedaulatan dan Keamanan Pangan: Pangan untuk Kehidupan,” delegasi dari 15 negeri bertemu di Managua, Nikaragua, pada 7 Mei untuk mendiskusikan rencana dan strategi menghadapi krisis kelaparan serius yang melanda rakyat Amerika Latin dan Karibia

KTT presiden ini adalah hasil dari pertemuan darurat 23 April antara empat dari lima negeri ALBA (Alternatif Bolivarian bagi Rakyat Amerika Kita) yang dilangsungkan di Caracas, Venezuela. Saat itu, Presiden Bolivia Evo Morales, Presiden Nikaragua Daniel Ortega, dan Wapres Kuba Carlos Lage bertemu dengan Presiden Hugo Chavez untuk menandatangani persetujuan khusus yang akan mengembangkan sektor-sektor pertanian dan industri untuk meningkatkan produksi biji-bijian seperti nasi dan jagung, kacang-kacangan yang mengandung minyak, daging dan susu. Menurut Prensa Latina, “Persetujuan yang dicapai oleh negeri anggota ALBA juga mendorong pembentukan jaringan komersialisasi pangan dan menyertakan komitmen bersama untuk menggalang dana sebesar $100 juta sebagai modal awal yang membuka jalan bagi implementasi program dan perencanaan bagi inisiatif tersebut.”

Namun, karena pada dasarnya ALBA adalah suatu integrasi dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Amerika Latin dan Karibia, dibutuhkan sebuah KTT yang lebih besar untuk mengatasi krisis pangan saat ini.

KTT di Managua pada 7 Mei ini dihadiri oleh delegasi dari Bolivia, Ekuador, Kostarika, Honduras, Haiti, St Vincent dan Grenadines, Kuba, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Belize, Panama, Republik Dominika, Meksiko dan Nikaragua. Terdapat juga perwakian dari Organisasi Pangan dan Agrikultur (FAO) PBB, Bank Dunia, Bank Pembangunan Inter-Amerika, Program Pangan Dunia PBB, UNICEF, PARLACEN (Parlemen Amerikat Tengah) dan PARLATINO (Parlemen Amerika Latin).

Pidato pembukaan dari masing-masing negeri mengedepankan berbagai keprihatinan dan proposal mengenai krisis itu, tapi juga secara terang-terangan menunjuk pada kebijakan negeri imperialis sebagai biang kerok bencana tersebut. Jaringan televisi TeleSUR meliput rapat tersebut.

Ralph Gonsalves, perdana menteri St Vincent dan Grenadines, dengan piawai menyatakan butuhnya menyertakan perikanan dalam diskusi-diskusi agrikultur dan pangan, dengan menunjukkan bahwa negeri kepulauan kecil seperti negerinya tak memiliki ruang untuk memelihara ternak dan lebih bergantung pada ternak kecil dan hasil laut, tapi pemanasan global mempengaruhi penangkapan ikan, karena ikan-ikan cenderung berpindah lebih dalam ke laut. Ia menyimpulkan, “Saya tak melihat Amerika membantu kami, atau Eropa, dan faktanya, sering kali ketika membawa program diversikasi, produksi agrikultur, dsb, mereka meneruskan penipuan terhadap rakyat, mereka mengangkat harapan rakyat dan hanya memberikan sedikit hal.

Wapres Lage dari Kuba merangkum basis ril dari krisis yang terjadi saat ini: “Inti dari krisis ini bukan pada fenomena akhir-akhir ini, tapi pada distribusi kekayaan yang tak sama dan tak adil di tingkat global, dan juga pada model ekonomi neoliberal yang tak dapat dipertahankan, yang diterapkan secara tak bertanggungjawab dan fanatik selama 20 tahun belakangan ini.”

Presiden Ortega yang memimpin pertemuan itu menyampaikan krisis kelaparan melalui fakta-fakta: “Data dari organisasi internasional memberitahukan kita bahwa dalam tiap 5 detik seorang anak di bawah 10 tahun meninggal karena kekurangan gizi, karena kelaparan. Dalam tiap menit yang kita gunakan untuk berbicara di sini, bertukar ide tentang permasalahan ini, 12 anak meninggal. Dan dalam tiap jam, 720 anak di bawah 10 tahun meninggal karena kelaparan!”

Deklarasi akhir yang ditandatangani oleh 12 negeri menolak subsidi di negeri-negeri maju dan perdagangan tak adil yang berdampak bagi negeri-negeri kurang berkembang. Mereka juga menolak penggunaan pangan untuk bahan bakar organik (biofuel). Diusulkan pula suatu Rencana Aksi yang detil untuk membantu penguatan ekonomi dan produksi pangan yang berkelanjutan di negeri-negeri tersebut. Disetujui juga sebuah proposal dari Meksiko, yang menyumbangkan diri untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi tentang teknologi pada akhir Mei.

Pertemuan lain tentang isu tersebut berlangsung di Amerika Latin. Agen Berita Kuba (ACN) melaporkan bahwa lebih dari 100 perwakilan dari 30 negeri-negeri Amerika Latin dan Karibia berpartisipasi dalam suatu konferensi tentang malnutrisi anak-anak di Santiago de Chile pada tanggal 6 Mei. Pada 16-17 Mei, KTT Uni Eropa-Amerika Latin dan Karibia (EU-LAC) akan digelar di Lima, Peru. Tema utamanya adalah “Kemiskinan, ketaksetaraan dan inklusi” dan “Pembangunan Berkelanjutan: lingkungan hidup, perubahan iklim dan energi.” Pada KTT presiden tanggal 7 Mei, diputuskan bahwa krisis pangan akan diangkat dalam (EU-LAC) dan semua pertemuan internasional lainnya ke depan.

Kaum Imperialis mengadakan rapat tertutup

Sembilan hari sebelum KTT Managua, pada 28 April, Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia Josette Sheeran dan Presiden Bank Dunia Robert Zoellick mengadakan rapat tertutup di Berne, Swiss, dengan Sekretaris-Jendral PBB Ban Ki-moon dan eksekutif dari 27 agen PBB untuk mendiskusikan kenaikan harga pangan dan pergolakan di 37 negeri akibat kelaparan ekstrim.

Menurut ACN, Ban meminta dana bantuan sebesar $2.5 milyar untuk membantu memerangi krisis pangan dunia saat konferensi pers di Berne pada 22 April

Apakah solusi Zoellick terhadap krisis pangan? Menunjukkan kepentingan kelasnya yang sesungguhnya, ia menyerukan agar ekspor hasil produk minyak tidak dibatasi.

Bagaimana kaum imperialis dapat menyelesaikan krisis yang mereka ciptakan? Sebagaimana dinyatakan oleh Via Campesina, organisasi tani masyarakat asli dan petani kecil di seluruh dunia, dalam suatu dokumen berjudul “Jawaban terhadap Krisis Pangan Global” (www.viacampesina. org), kebijakan neoliberal telah menghancurkan kapasitas negeri-negeri untuk mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Meskipun menyinggung tentang bahan bakar organik dan pemanasan global yang mempengaruhi panen dan menyebabkan krisis pangan, mereka memandang absennya kedaulatan pangan sebagai penyebab utamanya: “Krisis ini juga merupakan hasil dari bertahun-tahun kebijakan destruktif yang telah memberantas produksi pangan domestik. … Petani terpaksa memproduksi hasil perkebunan (cash crops) bagi korporasi transnasional (TNCs) dan membeli makanan mereka dari pasar dunia.”

Artikel itu menunjukkan contoh Meksiko, yang, setelah NAFTA, beralih dari negeri pengekspor jagung jadi menggantungkan 30 persen jagungnya dari impor AS. Walau demikian, karena kini jagung dari AS semakin banyak digunakan untuk bahan bakar, maka keberadaannya semakin berkurang di Meksiko. Disinggung juga kasus Indonesia, yang pada 1992 jumlah produksi kedelainya cukup untuk memenuhi konsumsi pangan pokok domestik untuk tahu dan tempe. Setelah membuka pintunya terhadap kebijakan neoliberal, kedelai murah dari AS membanjiri pasar dan menjatuhkan produksi domestik. Enam puluh persen kini diimport dari AS dan harganya meningkat dua kali lipat.

Maka, tanpa kemampuan memproduksi pangan sendiri akibat resep neoliberal, dikombinasikan dengan perubahan iklim secara drastis, negeri-negeri miskin menjadi korban spekulasi pasar pangan dan pengalihan produksi pangan menjadi bahan bakar organik. Sementara konsumsi pangan mungkin sebesar 10 hingga 20 persen dari penghasilan perorangan di kebanyakan negeri maju, di Dunia Ketiga angka tersebut mencapai 60 hingga 80 persen. Dan produk yang paling terkena dampak krisis saat ini adalah makanan pokok rakyat miskin, seperti nasi dan jagung.

Tidaklah mengherankan bila massa telah bangkit melawan di Meksiko, Indonesia, Yaman, Filipina, Kamboja, Maroko, Senegal, Uzbekistan, Guinea, Mauritania, Mesir, Kamerun, Bangladesh, Burkina Faso, Pantai Gading, Peru, Bolivia dan Haiti.

Haiti pantas mendapat perhatian khusus, karena negeri itu salah satu yang termiskin di Bumi di mana keserakahan genosidal korporasi transnasional terlihat secara jelas dan terang-terangan. Delapan puluh persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan dan 54 persen dalam kemiskinan ekstrim. Menurut Servicio Paz y Justicia en America Latina, “Dua puluh tahun lalu Haiti memproduksi 95 persen beras yang dikonsumsi rakyatnya; kini ia mengimpor 80 persen produk tersebut dari AS.” (www.serpajamerical atina.org)

Kelaparan ekstrim di Haiti telah memaksa rakyat untuk memberi makan anak-anak mereka dengan kue “Pica” yang terbuat dari lumpur, suatu pengobat lapar yang beracun. Dalam Cite-Soleil, kue tersebut dibuat dari lumpur kuning dari dataran tinggi di pedalaman negeri tersebut, yang dicampur dengan garam dan minyak. Dibutuhkan biaya sebesar $5 untuk membuat 100 kue, namun dengan harga demikian pun, banyak rakyat Haiti tak mampu membeli kue yang terbuat dari lumpur! Kue itu bisa mengisi perut anak-anak, tapi lumpurnya juga mengandung parasit dan bahan-bahan yang berpotensi mematikan.

Kuba dan Venezuela telah bertindak untuk menolong rakyat Haiti. Venezuela, diantaranya, mengirim 600 ton pangan pada 13 April dan 50 truk pertanian. Kuba telah menyediakan perawatan kesehatan bagi lapisan masyarakat yang termiskin, yang tak memiliki akses terhadap dokter. Selama lima tahun, 400 dokter Kuba telah bekerja di Haiti; dan 600 pelajar Haiti belajar kedokteran di Kuba. Menurut Presiden Haiti Rene Preval, bagi rakyat Haiti “Setelah Tuhan, ada dokter Kuba.”

Rakyat kelaparan sementara korporasi pangan tumbuh subur

Dalam pernyataan pers pada 14 April, raksasa pangan AS Cargill melaporkan “pendapatan bersih sebesar $1.03 milyar dalam kwartal ketiga tahun 2008 yang berakhir pada 29 Feb., naik 86 persen dari $553 juta dalam periode sama setahun lalu. Pendapatan dalam sembilan bulan pertama bertotal $2.9 milyar, suatu kenaikan sebesar 69 persen dari $1.71 milyar pada tahun lalu.” (www.cargill. com)

Pernyataan tersebut menyebutkan: “Cargill mencatat tiga kwartal yang kuat secara berturut-turut dalam setahun ketika dimensi perubahan dalam pertanian global sangat mencolok,” kata Greg Page, ketua dan pejabat kepala eksekutif Cargill. “Permintaan pangan di ekonomi berkembang dan permintaan enerji di dunia meningkatkan permintaan barang-barang pertanian, pada saat yang sama investasi moneter mengaliri pasar-pasar komoditas. Relatif terhadap permintaan, stok biji-bijihan dunia saat ini adalah pada tingkat terendah dalam 35 tahun. Harga-harganya mencapai ketinggian baru dan pasar-pasarnya luar biasa rentan.”

Monsanto, perusahaan AS lainnya, juga melaporkan keuntungan besar. Dalam suatu berita pada 6 Mei, perusahaan tersebut menyatakan: “Sebagai perusahaan teknologi di pertanian, kami memiliki kesempatan unik karena teknologi kami menciptakan nilai jual bagi petani pelanggan kami tanpa mempedulikan tanaman apa yang mereka budidayakan, di mana mereka akhirnya menjual bijih-bijihan mereka, atau berapa harga jual bijih-bijihan itu di pasar komoditas. … Perkembangan pendapatan Monsanto yang kuat terus tercermin dalam pembayaran dividen. Monsanto telah meningkatkan dividennya enam kali – suatu peningkatan sebesar 200 persen – sejak 2001.” (www.monsanto. com)

Monsanto adalah biang kerok di balik benih rekayasa genetik (genetically engineered seeds) yang membanjiri dan menghancurkan pertanian di negeri-negeri Dunia Ketiga, membuat mereka bergantung pada benih-benih dan produk Monsanto.

____________________________

Diterjemahkan oleh Data Brainanta

Jakarta, 13 mei 2008

Sekelompok perempuan di Kelurahan Duripulo, Gambir, Jakarta Pusat, yang dimotori oleh Ivo dan Vivi dari Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika, Selasa malam tanggal 13 Mei 2008 menggelar pemutaran film dan diskusi tentang Venezuela. Acara ini digelar guna merespon rencana pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM pada 1 Juni nanti. Meskipun tidak seperti yang diharapkan, sekolompok perempuan yang sebagian besar ibu-ibu rumahtangga tersebut tampak serius mengikuti acara hingga akhir. “Kita telah melihat bersama peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Venezuela dan kita bisa belajar dari sana,” kata Ivo, koordinator acara dan sekaligus pendamping komunitas perempuan tersebut.

Toni, dari Hands Off Venezuela – Indonesia, mengatakan bahwa rakyat miskin harus bersatu dan menuntut agar pemerintah menasionalisasi sumber-sumber minyak yang sekarang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing yang menyebabkan krisis energi di negeri ini. Toni juga menyerukan agar rakyat melawan rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 Juni 2008 mendatang.

Koordinator Hands Off Venezuela – Indonesia, Jesus SA, juga hadir dalam acara ini. Jesus mengatakan bahwa kita bisa belajar banyak dari rakyat miskin Venezuela yang mampu menorganisir diri dan bergerak. Menurut Jesus, kekayaan alam negeri ini (Indonesia) seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, rakyat menjadi gelandangan di negeri sendiri dan kemakmuran hanya bisa diakses oleh segelintir orang. “Jika Venezuela bisa bangkit dari krisis akibat penjajahan modal asing dan mati-matian berjuang melawan mereka, kita seharusnya juga bisa,” begitulah kata Jesus di akhir acara tersebut. (HOV-Indonesia)

9 Mei 2008 – 13:21 WIB

Oleh : Mulyani Hasan

Sekelompok anak muda di Jakarta membela Venezuela dari serangan media massa yang mendukung Amerika Serikat. Mereka tak sendiri. Anak muda di 30 negara membentuk kelompok solidaritas untuk Venezuela: menyiarkan kabar baik dari rakyat Venezuela yang tengah suka cita menyambut revolusi.

Di pojok kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sore itu ada pertunjukan. Sebuah film dokumenter berjudul No Volveran diputar. Film itu merekam kehidupan rakyat Venezuela. Di sana ada revolusi tanpa moncong senjata. Sang revolusioner, Hugo Chavez, terpilih sebagai presiden secara konstitusional.

Rakyat begitu gegap gempita menyambut revolusi. Suka cita di mana-mana. Sangat memukau. Mereka bekerja keras, mengendalikan industri, membangun rumah-rumah, bersama-sama membuat konstitusi. Mereka melunasi utang luar negeri, menyalurkan kekayaan negeri, dan memutuskan hubungan dengan International Monetary Fund atau IMF.

Lebih dari itu, revolusi Republik Bolivarian Venezuela adalah inspirasi bagi kekuatan rakyat di mana pun di muka bumi. Venezuela adalah inspirasi. Revolusi Bolivarian sebuah kemenangan sekaligus pembuktian sosialisme adalah keniscayaan. Ia kini menjadi simbol masyarakat sosialis abad ke-21. Maka, mereka yang meyakini sosialisme sebagai sistem kehidupan sosial, perlu membela negara mana pun yang sedang berjalan di atas kemenangan revolusi rakyat.

Apa yang terjadi di Jakarta sore itu rupanya bagian dari solidaritas untuk Venezuela. Anak-anak muda itu seperti berjalan bersama rakyat Venezuela. Solidaritas itu bernama Hands off Venezuela, dalam bahasa Indonesia berarti Jangan Sentuh Venezuela. Solidaritas itu sudah merebak di lebih 30 negara. Di Indonesia diluncurkan sore itu, 28 Maret 2008.

Solidaritas itu pertama kali dibentuk pada Desember 2002 di Inggris. Itu adalah bentuk kekhawatiran para aktivis pendukung revolusi Venezuela di Inggris yang menyaksikan kelicikan propaganda kelompok oposisi reaksioner Venezuela yang berusaha menggulingkan Presiden Hugo Chavez yang terpilih secara konstitusional. Mereka melihat kerja-kerja media massa di dunia sudah didomplengi kekuatan imperialisme yang tidak senang negara sosialis macam Venezuela berdiri. Aktivitas kampanye ini telah diakui Presiden Chavez sendiri. Mereka ingin mendukung dan mempertahankan revolusi di Venezuela dari serangan imperialisme dan agen lokal di Venezuela. Mereka juga ingin memberikan informasi yang benar tentang Venezuela yang selama ini, menurut mereka, telah diselewengkan oleh pemberitaan media.

Satu demi satu solidaritas itu menguap dari banyak negara di dunia. Tak banyak orang yang ikut campur, tapi mereka membangun hubungan dengan aktivis lain di berbagai belahan dunia untuk Venezuela. Bahkan wakil-wakil Hands off Venezuela tampil secara mencolok di pertemuan sedunia untuk solidaritas dengan revolusi kedua pada April 2004.

Pada awal pembentukannya, Hands off Venezuela semacam bentuk media alternatif melawan pemberitaan yang menyesatkan. Alan Woods, editor situs In Defence of Marxist memulainya dengan menyerukan pembelaan terhadap revolusi Venezuela, menentang intervensi Amerika dan memastikan agar serikat buruh dan gerakan buruh di seluruh dunia dapat memperoleh informasi yang benar mengenai situasi yang sebenarnya sedang terjadi di Venezuela.

Seruan itu dipicu ketika kelompok oposisi Venezuela yang terdiri atas para petinggi militer yang berkumpul di Altamira Square di Caracas Timur, lalu menyerukan boikot terhadap Chavez. Para oposisi itu mengeluarkan perintah mogok kerja nasional tanpa batas waktu. Padahal itu adalah kerjaan para bos yang mengatasnamakan rakyat. Manajer-manajer dan direktur-direktur perusahaan minyak negara yang kaya raya serentak menggerakkan sabotase terhadap industri. Mereka ingin melumpuhkan negara, seolah-olah rakyat menentang Chavez.

Berita dusta soal Venezuela bergelora di dunia. Media internasional penyambung lidah kebijakan politik Amerika juga punya andil. Berita yang beredar adalah telah terjadi mogok kerja umum di Venezuela menolak rezim otoriter yang sudah tidak populer. Kelompok itu mendompleng demokrasi untuk menghantam Chavez. Jaringan televisi RCTV dan Globovision digunakan untuk menyokong misi mereka dan menghantam kekuasaan Chavez lewat liputan yang manipulatif dan sepihak.

Jeremy Dear, Sekretaris Jendral British National Union of Journalists, dan sejumlah pemimpin penting serikat buruh di Inggris menyambut baik rencana Alan Woods. Kampanye ini dengan cepat menjalar ke negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Asia, dan Afrika. Lebih dari 30 negara bersolidaritas untuk Venezuela.

Alan Woods adalah aktivis organisasi International Marxist Tendency. Organisasi ini mengeluarkan situs In Defence of Marxist dan Woods sebagai editornya. Organisasi ini sudah ada di 34 negara. Mereka mendukung gerakan sosialisme di seluruh dunia.

Dalam wawancara dengan Humania del Sur, Alan Woods mengatakan bagaimana kita bisa berbicara mengenai kemerdekaan media, ketika semua media dimiliki oleh segelintir orang kaya seperti Rupert Murdoch? “Apa yang disebut kemerdekaan berekspresi di Inggris dan Amerika hanyalah guyonan dengan selera yang sangat rendah,” katanya.

Itulah sebabnya di Amerika Latin sudah ada Televisi Pan Amerika Latin, Telesur. Ia adalah media alternatif untuk melawan dominasi kekuasaan media imperialis macam CNN dan sejenisnya. Telesur mengudara atas inisiatif Presiden Huge Chavez yang merangkul Venezuela, Kuba, Argentina, Bolivia, Ekuador, Nikaragua, dan Uruguay.

Bagaimana di Indonesia?

“Meski tidak seperti media-media barat yang jelas-jelas mendistorsi kenyataan di Venezuela, media di Indonesia belum objektif menyikapi fakta politik di Venezuela, ,” tutur Jesus Syaiful Anam, koordinator Hands off Venezuela-Indonesia. Menurut dia, media barat itu macam CNN dan BBC.

Selama ini pemberitaan soal Venezuela di media-media di Indonesia lebih banyak diambil dari media-media internasional macam Reuter, The Associated Press atau AP. Bisa dipahami, karena cara kerja seperti ini lebih mudah dan murah, ketimbang mengirim wartawan ke lokasi.

“Media-media di bawah kekuasaan kapitalisme kan seperti industri yang cari untung,” lanjut Anam. “Sekalipun ada keberpihakan media terhadap rakyat, tetap saja itu semua sudah diperhitungkan berdasarkan keuntungan bisnis.” Farid Gaban yang menyaksikan acara itu berpendapat, dalam lingkungan kapitalisme, media cenderung dipandang sebagai industri semata, sehingga makin jauh meninggalkan hakikat awalnya sebagai lembaga publik. Bekas wartawan majalah Tempo kini bekerja untuk Pena Indonesia.

Ia juga tak sepenuhnya membenarkan bahwa sistem kapitalisme serta merta menumbuhkan demokrasi dan partasipasi politik publik yang kuat lewat media yang bebas. Media di Amerika Serikat yang dianggap matang, profesional, kritis, dan independen mengapa gagal mencegah pemerintahnya melakukan agresi dan teror ke Irak? “Kenapa media tidak bisa menangkal, justru mengamini kebohongan pemerintah George Bush tentang alasan utama menyerbu Irak? Kenapa media gagal meyakinkan publik Amerika untuk tidak memilih lagi George Bush, presiden terburuk sepanjang sejarah negeri itu?” ucap Farid mempertanyakan sikap media di Amerika yang sering dianggap kritis dan independen.

Di Indonesia juga begitu, malah lebih parah. Di negara-negara maju macam Amerika dan Inggris, perlawanan terhadap dominasi media kapitalis digandeng dengan tumbuhnya media-media alternatif dan berhaluan kiri. Sejak Orde Baru mengambil kekuasaan, dunia jurnalisme mengalami titik terburuk. Tak ada kebebasan informasi. Semua yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah dihabisi. Nilai bahasa juga menjadi kacau di bawah kekuasaan Soeharto. Media diarahkan untuk berpihak pada pemerintah. Sensor diperketat. Informasi publik disajikan sesuai resep pemerintah.

Hal itu berlangsung selama puluhan tahun. Generasi Indonesia tumbuh dalam lingkungan semacam itu. Masih ingat bagaimana Orde Baru mengharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan marxisme? Itu masih berlangsung sampai sekarang. Itulah sebabnya wacana kiri menjadi sangat menakutkan. Juga di lingkungan media dan jurnalistik. Takut dicap kiri, tidak independen.

Seorang wartawan Indonesia, Andreas Harsono, menempuh pendidikan jurnalistik di Amerika. Pernah juga bekerja di beberapa media internasional. Melihat media di Indonesia yang tumbuh di lingkungan kapitalisme, dia menilai mereka sangat buruk. Dia menilai pemahaman wartawan soal kapitalisme, sosialisme, maupun pemikiran politik lain tidak proporsional. “Dia harus mengerti analisis kelas. Dia juga harus belajar soal konflik etnik, agama, dan sebagainya. Kalau hanya diarahkan guna melayani kepentingan modal, saya kira si wartawan akan kesulitan untuk melihat realita masyarakat yang sesungguhnya,” ujarnya.

“Hari ini praktis kita makin sulit melihat media yang berhaluan sosialisme sejak rezim Soeharto menghantam golongan kiri, termasuk media mereka, pada 1965-1966. Hari ini kebanyakan media di Pulau Jawa, terutama pada konglomeratnya, punya pandangan pentingnya modal dalam menjalankan kehidupan masyarakat,” lanjutnya. Saya menghubungi Andreas melalui email. Dia kini mengelola Yayasan Pantau, lembaga yang berkonsentrasi pada persoalan media dan meningkatkan mutu jurnalisme.

Penyelewengan informasi soal Venezuela begitu cepat dan beragam. Zely Ariane, juru bicara Hands off Venezuela-Indonesia, merasakan dampaknya. Perempuan muda ini keberatan atas perilaku politisi Indonesia yang menggunakan Venezuela sebagai barang dagangan untuk menarik simpati saja. Seolah-olah tentara tulang punggung perubahan. Kita tahu, Hugo Chavez seorang tentara revolusioner. Lebih membahayakan lagi jika para politisi menggunakan alasan bahwa menyejahterakan rakyat tidak harus dengan jalan demokrasi. “Mengerikan,” ujar Zely. Apalagi itu disiarkan oleh media-media di Indonesia

Di Indonesia, menurut Zely, tidak ada partai politik yang berpihak pada pembebasan rakyat miskin, sebagaimana diungkapkan Chavez, bahwa pembebasan rakyat miskin satu-satunya cara untuk membangun sebuah bangsa. Hands off Venezuela bagian kecil dari upaya membangun perubahan itu. Mereka, orang-orang yang membela Venezuela, merasa saudara senasib di bagian bumi mana pun mereka berada. Semangat di Indonesia disambut jutaan rakyat di Amerika Latin. Mereka bersorak menyambutnya (lihat di situs rumahkiri.net dan aporrea.org).Kemunculan ini diberitakan di TV Telesur di Amerika Latin dan ditayangkan di lebih dari 15 negara. Rakyat Amerika Latin mengetahui di Indonensia ada dukungan bagi mereka. Mereka tidak sendirian rupanya. (E4)

______________________________

Tulisan ini diambil dari : http://www.amerikalatin.blogspot.com/